Pilgubsu 2018 & Kepemimpinan Transformatif

Rabu, 10 Mei 2017 | 10.00 WIB

Bagikan:
Sugiat Santoso | topik.co.id
TOPIK - Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia sampai saat ini secara berkelanjutan terus melaksanakan konsolidasi demokrasi, baik dalam skala nasional maupun lokal. Salah satu unsur penting dalam proses demokrasi di negara modern adalah partai politik.

Meminjam Robert Dahl, partai politik merupakan bagian terpenting dari kehidupan politik masyarakat, karena menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif melalui wakil-wakilnya di parlemen dalam mengontrol jalannya kekuasaan. Jika keseimbangan dapat dijalankan sesuai konsep normatif, dipastikan akan terjadi praktik demokrasi secara benar.

Dalam konsep demokrasi semacam itu, parpol memiliki peran strategis dalam mengembangkan kehidupan politik secara demokratis. Di Indonesia misalnya, untuk menjadi presiden tidak ada jalur lain selain melalui partai politik.

Meskipun pada Pilkada jalur perseorangan diperkenankan oleh UU, namun partai politik tetap menjadi jalur utama rekrutmen politik kepemimpinan daerah pada pilkada di Indonesia. Hal ini berarti bahwa partai politik menjadi salah satu indikator kunci proses pembangunan demokrasi melalui peran rekrutmen politiknya pada praktek kepemiluan.

Pilkada langsung pada tingkat lokal menggiring fungsi rekrutmen partai politik semakin strategis dan multidimensional, selain pertimbangan atas kehendak elit partai, ekspektasi masyarakat terhadap calon pemimpin yang diusung partai manjadi pertimbangan utama pada sistem pemilihan langsung saat ini.

Menghubungkan antara kepentingan elit partai dengan ekspektasi masyarakat terhadap calon/figur yang diusung hanya dapat dilakukan dengan proses kaderisasi dan pelaksanaan rekrutmen secara profesional oleh partai politik.

Hal ini menjadi sulit dilakukan karena diantara partai politik saat ini, kaderisasi tidak berjalan secara modern dan profesional laiknya parpol di negara-negara maju, melainkan masih berdasarkan pragmatisme politik elit parpol dalam setiap rekrutmen pada pilkada.

Konsekuensinya, calon yang diusung sering sekali bukan kader partai, pun tidak mewakili ekspektasi masyarakat terhadap kriteria calon pemimpin yang mereka inginkan.

Pada bulan Juni Tahun 2018 mendatang akan dilaksanakan kembali pilkada serentak di seluruh Indonesia. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang akan melaksanakan pemilihan gubernur pada tahun tersebut.

Dalam kaitan kepemimpinan di Sumatera Utara, tercatat sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini, Sumatera Utara telah dua kali “kehilangan” pemimpinnya di tengah jalan karena ditangkap dan ditahan oleh KPK akibat tersandung kasus korupsi.

Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho, dua mantan gubernur yang masing-masing merupakan gubernur pada periode berbeda namun sama-sama ditangkap oleh KPK atas kasus korupsi.

Akibat yang ditimbulkan oleh dua mantan pemimpin Sumatera Utara ini tentu saja sangan signifikan terhadap melambatnya pembangunan di Sumatera Utara. Diperparah lagi, melalui rilis pimpinan KPK, Basaria Panjaitan, Sumatera Utara termasuk salah satu daerah terkorup se-Indonesia.

Kembali pada poin yang telah penulis sampaikan sebelumnya, pragmatisme politik partai dan praktik transaksional dalam rekrutmen kepemimpinan di tingkat lokal telah menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bermasalah.

Partai politik menjadi yang paling bertanggung jawab atas rendahnya kualitas dan moralitas pemimpin yang lahir dari proses rekrutmen tersebut. Pada pilgubsu 2018 mendatang, seluruh partai politik harus lebih mengedepankan mengusung calon yang memenuhi ekspektasi masyarakat, berkualitas, visioner membangun Sumatera Utara dan jauh dari masalah.

Partai harus mampu menanggalkan kesan pragmatisme dan transaksional dalam proses rekrutmen calon kepala daerah.Sumatera Utara kedepan butuh pemimpin yang transformatif agar dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lain yang saat ini semakin jauh berada di depan kita.

Pemimpin yang mampu melakukan revitalisasi secara menyeluruh, baik di dalam institusi maupun hubungan kelembagaan pemerintah dengan masyarakat ketimbang memberikan instruksi-intruksi yang bersifat top down. Sudah tidak jamanya lagi muncul pemimpin yang merasa “raja” dan harus dilayani oleh masyarakat dan para aparat pemerintahan.

Pemimpin yang memiliki kharisma; Senantiasa menghadirkan stimulasi intelektual; Memiliki perhatian dan kepedulian terhadap setiap masyarakat yang dipimpiinnya; Memberikan motivasi dan inspirasi dengan cara melakukan komunikasi secara efektif dengan menggunakan simbol-simbol, tidak hanya menggunakan bahasa verbal. Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018 mendatang harus mampu menampilkan kriteria kepemimpinan di atas.

Jika partai politik gagal menghadirkan pemimpin tersebut disaat ekpektasi masyarakat semakin tinggi terhadap lahirnya kepemimpinan yang transformatif, maka dapat dipastikan partai politik tersebut akan kehilangan dukungan masyarakat, dan bukan tidak mungkin akan ditinggalkan oleh para pemilihnya.

Kita sangat yakin, bahwa di Sumatera Utara masih ada tokoh maupun kader partai politik yang memiliki kriteria sebagai pemimpin transformatif serta jujur dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Jika pragmatisme politik dan perilaku transaksional dapat dihilangkan pada rekrutmen politik partai pada pilkada Sumatera Utara mendatang, kita berkeyakinan akan muncul pemimpin yang memnuhi harapan masyarakat tersebut.

Kita iri, namun kita juga optimis bahwa di Sumatera Utara masih ada sosok seperti Risma di Surabaya, Tuan Guru Bajang di NTB, Irwan Prayitno di Sumatera Barat maupun Anis Baswedan di Jakarta.

Harus kita sadari bersama bahwa Sumatera Utara merupakan salah satu kekuatan politik dan ekonomi bangsa ini, jika pengelolaan terhadap pemerintahan pada tingkat provinsi diberikan kepada para politisi maupun tokoh-tokoh yang tidak kredibel dan tidak memiliki semangat membangun, maka Sumatera Utara akan terus terpuruk dan sulit untuk bangkit.

Penutup

Optimisme terhadap pembangunan di Sumatera Utara melalui rekrutmen pemimpin yang jujur, amanah serta mampu membangun Sumut lebih baik harus mampu diinisiasi oleh partai politik di Sumatera Utara. Kita sudah bosan dengan pembangunan yang jalan di tempat, kita sudah bosan dengan gubernur yang menganggap jabatan sebagai lahan untuk bagi-bagi kekuasaan dan keuntungan material.

Sudah saatnya Sumatera Utara bangkit dan kembali menjadi salah satu daerah yang melahirkan patriot-patriot bangsa di tingkat nasional dan menyediakan kesejahteraan bagi masyarakatnya di tingkat lokal.

Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018 mendatang harus menjadi titik balik Sumatera Utara bangkit dari keterpurukannya selama 10 tahun belakangan. Secara bersama, partai politik, kelompok-kelompok kepentingan dan masyarakat Sumatera Utara harus mampu melahirkan pemimpin transformatif di Sumatera Utara. Merdeka!!

[Sugiat Santoso]
Bagikan:
KOMENTAR