Fakta-fakta Pemerintah Bebani Rakyat dengan Kenaikan TDL

Kamis, 04 Mei 2017 | 14.51 WIB

Bagikan:
cover | topik.co.id
TOPIK - Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk rumah tangga 900 VA (Volt Amper) yang ditetapkan PLN sebesar Rp 1,352/ KWh per 1 Mei 2017, naik dari TDL sebelumnya, yakni Rp 1.034/KWh pada 1 Maret lalu.        
       
       
Kenaikan TDL golongan 900 VA jelang Ramadan dan Idul Fitri tahun ini merupakan kebijakan yang tidak tepat. Sebab kenaikan TDL yang pastinya akan diikuti dengan kenaikan harga-harga kebutuhan hidup akan sangat terasa bagi rakyat.

Regulasi ini yang harus diantisipasi pemerintah, jangan asal saja menaikan TDL tanpa melakukan kajian mendalam. Hal ini diutarakan Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) Bastian P. Simanjuntak kepada TOPIK.co.id, Kamis (4/5).

Lanjutnya, pada kuartal-I 2017 PT PLN mengakui bahwa penjualan listrik mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Penurunan itu diakibatkan lesunya perekonomian, artinya pemerintah harus fokus pada pembenahan ekonomi nasional bukan malah membebani rakyat," tegas Bastian.

Regulasi pencabutan subsidi golongan 900 VA yang mencapai 82 persen pengguna PLN banyak tidak disadari masyarakat. Regulasi ini berarti rakyat yang selama ini disubsidi tidak lagi mendapat subsidi.
[cut]
Presiden GEPRINDO, Bastian P. Simanjuntak
"Regulasi ini bisa berbahaya bila pemerintah tidak memiliki data akurat, mana golongan 900 VA yang harus disubsidi atau tidak," cetus Bastian.

Bastian juga menjelaskan kenaikan TDL 30 persen sejak periode Januari harus pula dibarengi dengan kinerja yang baik. lesunya penjualan listrik pada kuartal-I 2017 menjadi peringatan rendahnya kinerja PLN walaupun argumen yang dibangun pemerintah karena ekonomi yang sedang lesu.

"Kita juga mempertanyakan urgensi penjualan aset PLN kepada swasta, apakah ini solusi atau cara lama yang pernah dilakukan Megawati terhadap BUMN kita. GEPRINDO ingatkan pemerintah bahwa listrik merupakan kebutuhan vital masyarakat, jangan sampai yang menguasai hajat hidup rakyat Indonesia ini dikuasai Asing," terangnya.

Pemerintah harus dapat mengklarifikasi kepada rakyat Indonesia atas kenaikan TDL. Tarif naik namun pelayanan menurun.

"Inikan tidak fair bahkan bukan cerminan BUMN yang sehat. Beberapa daerah di Indonesia pemadaman masih sering terjadi, hal itu akan mengganggu perekonomian masyarakat sehingga kenaikan TDL harus pula dibarengi kualitas pelayanan," tegasnya.
[cut]
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) | cover: topik.co.id
Wakil Presiden Jusuf Kalla: Untuk Lebih Adil

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengutarakan pencabutan subsidi listrik rumah tangga 900 VA (Volt Amper) adalah demi keadilan. Menurutnya selama ini penerima subsidi itu lebih banyak dari golongan ekonomi mampu.

"Banyak sekarang rumah yang sebenarnya mampu, tapi mereka juga pakai listrik subsidi, ada rumah mampu ternyata tempat dia pakai listrik subsidi meterannya, sehingga semuanya di bawah 60 volt," ungkap Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (2/5).

"Jadi untuk lebih adil-lah, betul-betul subsidi kepada orang yang membutuhkan," tambahnya seperti dikutip TOPIK.co.id dari laman Antara.

Namun, dari hasil kajian Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Badan Pusat Statistik (BPS), total pelanggan listrik 900 VA di Indonesia berjumlah 22,9 juta rumah tangga, artinya hanya 4,1 juta pelanggan dinilai layak mendapatkan subsidi.

Lantas sisanya 18,8 juta pengguna distrik 900 VA merupakan rumah tangga mampu sehingga tidak berhak mendapatkan subsidi dari pemerintah.

JK juga menekankan istilah pencabutan subsidi sebenarnya juga kurang tepat, sebab pemerintah saat ini akan menggantinya dengan sistem subsidi langsung, seperti halnya subsidi LPG yang akan diganti dengan sistem kiloan.

"Jadi semua subsidi pemikirannya untuk digantikan ke subsidi langsung, LPG diganti kiloan, dan lain-lain, ini dalam proses perencanaan untuk subsidi langsung, tetap subsidinya, tapi nanti bersifat langsung," cetusnya.
Bagikan:
KOMENTAR