Cegah Asusila, Ketua Umum KNPA akan Temui Kapolres & Bupati Humbahas

Selasa, 09 Mei 2017 | 12.46 WIB

Bagikan:
cover | topik.co.id
TOPIK - Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA), Arist Merdeka Sirait mengaku telah mendapatkan informasi dari Kelompok Kerja (Pokja) dan Tim Investigasi Cepat (Quick Investigator) Komnas Anak di Humbang Hasundutan (Humbahas) terkait kejahatan seksual yang diduga dilakukan FM (26) salah satu guru honorer Sekola Dasar (SD) Negeri 173416, Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbahas.

Arist menegaskan KNPA sebagai lembaga pelaksana tugas dan fungsi keorganisasian dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Pusat yang memberikan pelayananan advokasi, pemenuhan dan perlindungan anak di Indonesia.

Baca Juga - Setelah Diintrogasi, Guru Honorer di Humbahas Ngaku Cabuli Siswi

Putra Siantar ini juga memberikan sikap tegas dan mengutuk perbuatan guru honorer tersebut dan mendesak dan mendukung Polres Humbahas untuk menjerat dengan ketentuan pasal 81 dan 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun pidana penjara.

"Jika terdapat bukti bahwa kejahatan seksual dilakukan dengan cara berulang-ulang terhadap banyak korban," tegas Arist kepada TOPIK.co.id, Selasa (9/5).

"Maka tersangka dapat juga dijerat dengan ketentuan UU No. 17 tahun 2016 tentang perubahan ke II dari Undang-undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman tambahan Kebiri (kastrasi) dengan cara suntik kimia," tambah Arist.

Arist mengutarakan dalam waktu dekat akan menemui Kapolres Humbahas dan Bupati Humbahas untuk membangun kerjasama strategis dalam penanganan kasus-kasus atau perkara kejahatan dan perlakuan salah terhadap anak di wilayah hukum Polres Humbahas.

Baca juga - 6 Bukti Pelajar di Sumut Banyak Menjadi Korban Asusila

Arist mengingat lebih dari 51.42 % kasus kejahatan terhadap anak di dominasi dengan kejahatan seksual, dan untuk memutus mata rantai darurat kejahatan seksual di Humbahas tersebut dalam waktu tidak terlalu lama.

Lanjut Arist, pihaknya segera menemui Bupati Humbahas untuk menawarkan Program Pencanangan Gerakan Perlindungan Anak Sahuta (sekampung) dengan melibatkan partisipasi masyarakat

"Anakmu adalah anakku, cucumu adalah juga cucuku, sehingga bila terjadi pelanggaran hak anak di masing-masing sahuta ditangangi secara bersama oleh warga masyarakat. Misalnya menerapkan gerakan 1821 yakni gerakan jam keluarga dimana pada jam 18 hingga 21 malam merupakan interaksi sosial dan spritualitas keluarga," jelasnya.

[Eko]
Bagikan:
KOMENTAR